Kerja Buat Apa?

Tulisan ini, murni opini gue pribadi terkait debat pelik mengenai dupak yang sedikit bikin gue naik pitam sore kemarin. Sebagai klarifikasi, dan upaya gue membela status pekerjaan PNS yang mungkin dimata orang cuma status pekerjaan yang ngabis-ngabisin anggaran negara.

Sore kemarin, gue terlibat debat asyik mengenai dupak. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Daftar nilai mengenai kegiatan bagi pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Dupak inilah yang nantinya akan menjadikan acuan apakah pegawai tersebut layak dan berhak untuk naik pangkat atau tidak.


Kerja buat apa? Bukannya jadi fungsional tertentu karena jenjang karirnya yang lebih cepat daripada yang umum? Syaratnya ya salah satunya ngumpulin dupak. Justru kalau nggak bisa ngumpulin dupak sampai 2 tahun kan dapet sanksi. Jadi ngumpulin dupak itu nggak buruk.
Baiklah. Memang kewajiban seorang pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah mengumpulkan dupak sebagai pertanggungjawaban kegiatan. Tapi apakah itu digunakan sebagai acuan dalam bekerja? 

Menurut gue, tidak. Kerja ya yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dupak, kenaikan pangkat ya mengikuti pekerjaan yang sudah dikerjakan. Jika profesional, berintegritas tinggi dengan pekerjaan, output bisa dipertanggungjawabkan, maka nilai dupak akan sebanyak yang dikerjakan.

Lain halnya jika tak pernah ada di kantor, ada di kantor pun cuma mainan zuma, kok tiap semester ngumpulin dupak banyak? Itu yang perlu dipertanyakan. Kerjaan siapa yang dia curi?

Hal semacam ini juga berefek ketika seorang JFT memiliki program sebut saja sistem aplikasi, yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada khalayak banyak untuk mendapatkan informasi, justru diartikan sebagai "untuk dupak". 

Kzl.

Kita toh bekerja dimana? Instansi pemerintah yang bertugas membantu presiden mensejahterakan rakyat. Kemudian ada pertanyaan Sekretariat Jenderal bisa apa mensejahterakan rakyat?

Gue ulangi, Instansi pemerintah yang bertugas membantu presiden mensejahterakan rakyat. Garis bawahi membantu presiden. Membantu presiden bisa apapun. Mendukung dalam hal administrasi (ini peran sekretariat jenderal), atau terjun langsung ke lapangan melalui direktorat jenderal. Membantu presiden tak harus berkecimpung langsung membuat PLTS atau PLTB kan? Bantulah sesuai passion dan keahlian. 

Gue sedikit agak sensi memang kalo disinggung perkara program, inovasi dan dupak. Karena kebanyakan kita tahu, (mungkin) orang-orang lama cenderung fokus bekerja mereka untuk mengumpulkan dupak. Sehingga pekerjaan yang harusnya menghasilkan output yang sesuai dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) tidak tercapai. Dan program kerja yang seharusnya dapat dimanfaatkan justru dinilai hanya untuk dupak.

Dupak, sebenarnya menurut gue reward. Reward untuk setiap pegawai atas pekerjaannya. Dari dupak ini lah diperoleh nilai yang kemudian seorang JFT dapat naik pangkat, naik pangkat adalah naik gaji. Selain itu juga punishment, jika tidak mengumpulkan dupak akan mendapat teguran dan tidak naik pangkat.

Gue sempet berfikir jika para anak baru yang dibesarkan oleh ANEKA akan benar-benar memiliki integritas tinggi dalam bekerja, sepenuh hati mengabdikan diri untuk negara. Tapi pendapat gue runtuh seketika karena kalimat yang gue quote diatas. Iya, itu dilontarkan oleh anak PNS baru. Ternyata menjadi JFT hanya untuk jenjang karir, bukan untuk menjadi PNS yang berprestasi. #RIPIntegritas :(




p.s. Tulisan ini juga sebagai reminder buat gue, untuk menjadi arsiparis yang tak melulu mengejar dupak, namun menjadi arsiparis yang bertanggungjawab menyelamatkan dokumen negara. :')

0 comments:

Post a Comment